Berdasarkan berita, Wakil Kementerian ESDM Arcandra Tahar, menyatakan bahwa pemerintah sangat mempertimbangkan dampak kenaikan harga BBM untuk inflasi, sehingga wajib bagi perusahaan yang mendistribusikan bahan bakar untuk memiliki persetujuan pemerintah ketika mengubah harga bahan bakar apapun yang dijual oleh mereka (misalnya tidak hanya premium).

Kebijakan baru ini akan dimasukkan dalam surat keputusan menteri ESDM yang akan segera diterbitkan. Selain itu, Kementerian ESDM juga akan merevisi Keputusan Menteri No. 39/2014 yang hanya memperhitungkan margin harga bahan bakar di atas 10% dari sebelumnya 5%-10% (menghapus batas bawah yang lebih rendah)

Pada catatan terpisah , pemerintah juga berencana mewajibkan Pertamina untuk melakukan distribusi Premium ke Pulau Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) (sebelumnya adalah obligasi hanya keluar Jamali), yang juga akan merevisi Peraturan Presiden No.191/2014.

Comment: Kami mengulang kembali bahwa kami telah menyebutkan bahwa inflasi akan menjadi prioritas utama pemerintah untuk 2018 dan 2019 di tengah upaya untuk mendukung pembelian konsumen dan awal tahun politik. Namun, kebijakan potensial berubah menjadi lebih agresif daripada antisipasinya.

Jadi apa implikasinya? Pertama, meskipun kebijakan di atas tidak berdampak langsung pada anggaran pemerintah, itu pasti akan memiliki pengaruh ke Pertamina. Untuk informasi, perusahaan kehilangan pendapatan sebesar Rp19 triliun pada tahun 2017 karena perbedaan harga premium ke harga ekonomis, dan kemungkinan akan lebih besar jika kebijakan di atas dilaksanakan.

Skenario terburuk dari masalah ini adalah meningkatnya risiko kewajiban kontinjen terhadap anggaran fiskal pemerintah. Kedua, jika perbedaan antara harga jual dan harga ekonomis dari produk bahan bakar menjadi tinggi, maka dapat menimbulkan kekurangan pasokan (untuk informasi, kami menghitung selisih antara harga eceran dan harga ekonomis Premium sekitar Rp2.000 / liter saat ini).

Selain itu, keputusan pemerintah untuk memasok kembali Premium ke Jawa, Madura, dan Bali dapat membuat pergeseran dari non-premium menjadi Premium. Secara keseluruhan, ini akan berisiko terhadap impor bahan bakar yang lebih tinggi, sehingga mempengaruhi defisit transaksi berjalan yang sudah melebar.

Ketiga, jika kebijakan-kebijakan di atas diimplementasikan, peluang untuk peningkatan peringkat pemerintah ini akan berkurang (rating terdekat adalah oleh Moody’s). Ke depan, kami akan terus memantau masalah ini.

__,_._,___